Koster Bangun 4 Underpass Denpasar-Badung, Target Rampung 2028! Ini Jurus Atasi Macet Bali
Inews Denpasar. – Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan jurus pamungkas untuk mengatasi kemacetan parah di wilayah Denpasar dan Badung. Solusinya: membangun empat underpass strategis yang ditargetkan rampung pada tahun 2028.
Rencana ini diumumkan Koster saat acara Penutupan Bulan Bung Karno VII di Gedung Citta Kelangen ISI Bali, Minggu (29/6/2025). Menurutnya, pembangunan underpass akan menjadi game-changer dalam mengurai kemacetan di Bali, terutama di jalur sibuk penghubung Denpasar-Badung-Tabanan-Karangasem.
“Denpasar akan punya empat underpass. Pemprov Bali tanggung satu, Badung satu, dan Denpasar dua. Estimasi satu underpass Rp250–300 miliar, jadi kami bagi tanggung jawab,” ungkap Koster.
Sumber Dana: PHR Disisihkan 10 Persen
Untuk merealisasikan proyek besar ini, Koster menggandeng Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung melalui skema pembiayaan bersama. Salah satu sumber dana utama berasal dari penyisihan 10 persen Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Berdasarkan perhitungannya:
-
Badung diperkirakan mengantongi PHR hingga Rp6 triliun pada 2026 — artinya sekitar Rp600 miliar bisa dialokasikan untuk infrastruktur.
-
Gianyar dan Denpasar masing-masing menyumbang sekitar Rp90 miliar dari PHR mereka.
“Totalnya bisa mencapai hampir Rp800 miliar. Ini kekuatan lokal Bali sendiri untuk bangun infrastruktur,” tegasnya.
50 Persen untuk Jalan Baru, 50 Persen untuk Daerah Tertinggal
Skema penggunaan dana juga telah dirinci:
-
50% PHR akan digunakan sebagai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten tertinggal di Bali.
-
Sisanya akan dialokasikan untuk membangun jalan lintas kabupaten, termasuk underpass dan jalur strategis lainnya.
Koster memperkirakan seluruh program infrastruktur ini bisa selesai dalam kurun waktu 2026–2029.
DPR RI Dapil Bali Diminta “Berjuang di Jakarta”
Tak hanya mengandalkan kekuatan lokal, Koster juga mendorong keterlibatan anggota DPR RI dari Dapil Bali untuk memperjuangkan dukungan pusat.
“Saya ini dulu anggota DPR, bisa alokasikan Rp650 miliar untuk revitalisasi Undiksha. Sekarang giliran mereka yang harus bisa bawa oleh-oleh besar ke Bali,” sindirnya.
Menurutnya, DPR RI harus aktif mendorong proyek infrastruktur besar seperti rumah sakit, kampus, hingga fasilitas budaya yang selama ini masih minim di Bali.
Baca Juga : Awal Mula Pemobil Hendak Terobos One Way di Puncak Sampai Tabrak Polisi
Komitmen Lewat MoU Antar Kepala Daerah
Saat ini, sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Bali, Bupati Badung, Gianyar, dan Wali Kota Denpasar untuk menyisihkan minimal 10 persen PHR demi pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Ini bukan pekerjaan yang bisa buru-buru, perlu konsistensi dan komitmen bersama. Astungkara, semuanya akan berjalan sesuai rencana,” pungkas Koster.
Penutup
Dengan pendekatan kolaboratif dan pendanaan kreatif berbasis PHR, Koster membawa semangat baru dalam pembangunan Bali yang lebih modern dan bebas macet. Jika semua berjalan sesuai rencana, 2028 menjadi tahun bebas macet bagi Denpasar dan Badung berkat hadirnya underpass baru.
